Logas, Neraka di Tengah Rimba

SEKITAR tahun 1943-45 mendengar nama Logas, membuat bulu kuduk merinding. Kawasan ini terletak di tengah hutan belantara.antara Muaro Sijunjung (Sumaters Barat) dan Riau. Agaknya generasi sekarang kurang mengenal daerah tersebut apalagi tak secuilpun tertera dalam peta. Mungkin juga tidak terdaftar dalam administrasi pemerintahan terbawah.

Logas, jadi episode tragedi yang mengerikan ! Kawasan ini sebagian besar terdiri dari rawa belantara. Tak banyak didiami manusia. Kepadatan penduduk peladang cuma sekitar sepuluh jiwa tiap kilometer persegi. Curah hujan di jantung pulau Sumatera itu cukup tinggi sehingga tidak bisa dipertahankan lahan kering untuk pertanian. Hutan lebat ini dihuni harimau, rusa, beruang, babi, biawak, beruk, kera, babi, ular dan bermiliar nyamuk malaria.

Waktu Jepang menjajah Indonesia yang cuma tiga tahun lima bulan (Maret 1942 dan Agustus 1945), setelah berjaya dalam perang Pasifik, Asia Timur Raya, waktu perang dunia kedua berkobar awal tahun 1939 Orang dipaksa datang kesini membangun jalan kereta api. Orang kita yang ke Logas umumnya penduduk kampung berpendidikan rendah atau buta huruf. Mereka tidak bisa merekam riwayat pilu dan menakutkan di tengan belantara itu. Beda dengan tawanan Belanda dan Barat lainnya, mereka banyak kaum terpelajar. Kendati sama-sama kerja paksa, namun mampu mencatat berbagai peristiwa pilu di “neraka” ini, setidaknya ingat di luar kepala.

Berjubel kasus dramatis mereka rekam.. Seorang tawanan teknisi kereta api Belanda yang juga kerja di sini Ir. Mijer menyimpulkan, sekitar satu tahun, orang seperti tidak pernah tertawa. Sepanjang hari berdukacita melepas belasan rekan yang tewas. Karena tidak mampu menahan siksaan, malah ada yang berdoa semoga Tuhan cepat menjemput. Di antara tawanan Belanda yang terlibat kerja paksa di Logas, terdapat Henk. Neuman Dia sudah dua kali (tahun 1976 dan 1981) napak tilas mengunjungi tempat-tempat perkemahannya di daerah Riau. Neuman dan kawan-kawan juga mengunjungi penjara Padang dan Muaro Sijunjung guna membayangkan kesengsaraan masa silam.

Melepas Belenggu

Dalam perang dunia kedua, berkat keperkasaan Jepang, berhasil melepas belenggu penjajahan Barat di beberapa negara Asia Tenggara sehingga kemudian menjadi negara merdeka, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand. Pukulan terakhir Jepang terhadap Sekutu terjadi 8 Maret 1942 di Laut Jawa. Tentera Belanda KNIL (Koningkelijke Nederlandsch Indisch Lager) mendapat serangan hebat dan menyerah. Semua orang Barat jadi tawanan. Baru 3,5 tahun, Jepang, Minggu kedua Agustus 1945 bertekuk lutut pada Sekutu Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda. Jepang mengingkari sumpahnya: “Dari pada menyerah kepada musuh, lebih terhormat harakiri, atau bunuh diri”...

Mitra Jepang dalam perang yang dahsyat ini adalah negara kuat nun di sana daratan Eropa, Jerman, yang dipimpin Adolf Hitler.(1889-1945), seorang diktator paling kejam. Takut diadili Sekutu sebagai penjahat perang setelah kalah, dia bunuh diri dalam bunker bawah tanah istananya di Berlin. Jerman punya teman tetangga Italia pimpinan diktator Benito Mussolini (1883-1945). Keduanya sama tabiatnya. Usai perang dunia, sekitar April 1945 Kepala Negara Italia itu ditangkap. Tidak lama kemudian ditembak mati di Milan.

Hampir tidak ada lagi orang kita yang jernih ingatannya mengenang Logas, walau dia mengalami kekejian. Peristiwanya berproses sejak tahun 1943. Jika waktu itu mereka yang ikut kerja paksa berusia sekitar 20 tahun, berarti kalau masih hidup, kini berusia 80 tahun, Usia sepanjang itu suatu mukjizat yang patut disyukuri, sebab jasmani dan rohaninya mengidap aneka penderitaan tiada tara, malaria tropika-tertiana, tipus, disentri, korengan bernanah, biri-biri, atau lumpuh. Banyak pula penderita tbc (tuberculose),.atau. mendapat gangguan jiwa. Mereka berbulan-bulan hidup di alam buas dengan siksaan fisik.

Ditangkap paksa

Di Sumatera Barat rekrutmen tenaga kerja dilakukan terhadap pria dewasa dari seluruh desa melalui Kapalo Nagari.. Atau menjaringnya dengan mengepung bioskop waktu pertunjukan usai di kota-kota seperti Padang dan Bukittinggi. Ketika penonton keluar, beberapa truk terbuka menyonggeng di pintu keluar, menyeret kaum pria tanpa pilih bulu, tua atau muda. Dipaksa naik ke atas truk tersebut. Di pos tertentu. diseleksi. Yang masih sekolah atau sudah menjadi pegawai Jepang, tidak diangkut. Menolak? Diancam hukuman berat. Malam itu juga dibawa dengan pengawalan ketat serdadu bersenjata.

Hujan panas harus ditahan. Sama sekali tidak diberi kesempatan pulang pamit dengan keluarga. Yang terbawa hanyalah pakaian yang lekat di badan. Sebagian besar memang tidak pulang-pulang lagi. Mati tidak tahu kuburnya, hilang tidak tentu rimbanya. Ada yang dikubur di tengah hutan sepanjang jalan kereta api, atau dimana saja tanpa ada tanda batu nisan. Nyaris tidak ada upacara ritual keagamaan ketika mengubur korban.. Bila ada satu-dua orang yang bisa pulang, kondisi fisiknya sudah gawat, tinggal menunggu malaikat maut Di kampung mereka tutup mulut, tidak menebarkan kekejaman yang mereka alami.

Setelah apel di pagi yang masih dingin, semua harus kerja keras mulai pukul 07.00, didahului sarapan ala kadar, umumnya singkong rebus. Nyaris tidak ada kopi untuk menghangatkan tubuh. Siang pun setelah bekerja enam jam tidak diberi makan secukupnya. Dengan perut keroncong, kerja dilanjutkan sampai menjelang senja, atau sekitar 10 jam sehari. Selagi bekerja tak boleh minum walau panas terik. Air minum yang dimasak diambil dari rawa, warnanya keruh sama dengan air yang diberi teh

Setaat-taat beribadah, jangan diharap dapat menunaikan shalat wajib lima waktu. Malam pegal-pegal dan sangat letih, tidur kedinginan tanpa selimut. Ada tambahan tugas: Berburu kutu busuk (kepinding) yang menggerayang di mana-mana Serdadu Jepang yang jadi mandor rata-rata kejam. Lari ? Resikonya maut, sebab akan ditelan rimba raksasa.yang gelap. Pasti jadi mangsa binatang buas. yang banyak berkeliaran. Sulit menemukan pondok peladang untuk bersembunyi. (***)

Padang Ekspres, Sabtu, 01 September 2007

September, Nasib 10 Bekas Anggota DPRD Sumbar Keluar

Setelah lebih dari dua tahun tidak jelas juntrungannya, permoho­nan kasasi 10 mantan anggota DPRD Sumatra Barat periode 1999-2004 bakal menemukan titik terang. September mendatang akan diputus. Sementara 33 anggota lainnya yang sudah divonis, namun belum dieksekusi. Eksekusi baru bisa dilaksanakan, jika kasasi yang 10 orang itu sudah diputuskan MA. Juru bicara Mahkamah Agung, Joko Sarwoko, SH, MH., kepada Singga­lang di Jakarta, Selasa (28/8), mamastikan pertengahan September itu sudah akan ada keputusan hakim kasasi soal nasib 10 mantan anggota dewan tersebut.

“Mudah-mudahan September ini klir . Sekarang dalam masa edaran kedua. Saya kira, setelah Rakernas MA selesai, masalah kasasi anggota DPRD Sumbar itu sudah tuntas,” ujar Joko yang ditanya di sela-sela pelantikan H. Suparno, SH, sebagai Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) Padang, oleh Ketua Mahkaman Agung Prof. Bagir Manan, di Jakarta, Selasa (28/8) siang. Ia melanjutkan, dalam proses hukum, adanya keterlambatan mengam­bil suatu keputusan itu adalah hal biasa. Dalam edaran tingkat pertama, antara hakim yang menyidangkan kasus ini terjadi perbe­daan pendapat sehingga tidak melahirkan sebuah keputusan. Lalu ada edaran kedua yang kini tengah berjalan.

Mantan Ketua KPT Padang ini memperkirakan usai Rakernas Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan di Makassar, permohonan kasasi 10 mantan anggota dewan yang dipidana melanggar PP-110 itu sudah bisa diputuskan dan diumumkan. “Saya kira, tidak akan sampai edaran ketiga. Mudah-mudahan cepa­tlah, supaya kepastiannya jelas,” ujarnya. Ketika ditanya kenapa keputusan majelis hakim kasasi sampai berlarut-larut? Padahal 33 terpidana yang sama sudah diputuskan permohonan kasasinya ditolak beberapa waktu lalu, Sarwoko enggan berkomentar. “Saya tidak tahu di mana ganjalannya. Saya tidak mau bicara soal substansi perkara. Yang jelas, September atau perten­gahan September masalah ini sudah tuntas,” katanya. Menyangkut permohonan kasasi sejumlah terpidana dari DPRD Kota Padang, Sarwoko mengaku belum tahu perkembangannya. “Tunggu sajalah,” kata dia sambil berlalu.

Sebuah sumber di MA, kemarin menyebutkan, kalau kasasi 10 mantan anggota DPRD Sumbar itu ditolak, maka mereka akan dieksekusi ke penjara bersama 33 lainnya. “Setahu saya, peninjauan kembali (PK) yang diajukan 33 anggota dewan tidak menghalangi eksekusi,” sebut sumber itu sembari menambahkan, rasa keadilan masyarakat tentu belum terpenuhi karena masih ada beberapa mantan anggota dewan lainnya yang sama-sama tersangkut kasus, namun belum tersentuh oleh hukum. Sejauh itu, sumber tersebut maupun Joko Sarwoko sendiri tidak bisa memprediksi apa hasil keputusan hakim kasasi itu nanti.

Pulang kampung

H. Suparno, SH yang kemarin dilantik menjadi KPT Padang bersama I. Gusti Ngurah Suparka, SH sebagai KPT Denpasar, Rivai Rasyad, SH sebagai KPT Mataram, Agustinus Loto Runggu, SH, sebagai KPT Manado dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama sejumlah provinsi itu, kembali pulang kampung ke Ranah Minang. Putra Tanah Datar kelahiran yang jarang berulang tahun karena lahir tanggal 29 Februari 1944 ini, pernah menjadi hakim dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang tahun 1997. Setahun kemu­dian dipindahkan ke Semarang dengan jabatan yang sama dan bebera­pa lama pula di Makassar .

Sejak 2001, Suparno ditarik ke Mahkamah Agung dengan menempati tiga posisi direktur, masing-masing Direktur Hukum dan Peradilan, Plt. Direktur Tata Usaha Negara (TUN) dan Plt Direktur Pidana. Sepuluh bulan yang lalu, sebelum dipulangkan ke Padang sebagai KPT, Suparno yang sudah 38 tahun menjadi hakim ini menjadi Wakil Ketua PT Palembang. “Sekarang saya pulang kampung lagi. Saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin, mengevaluasi peradilan dan melakukan pengawasan terhadap para hakim,” ujarnya. Dengan dilantiknya Suparno sebagai KPT Padang ini, berarti sudah dua alumni Fakultas Hukum Unand yang menduduku posisi penting dalam penegakkan hokum di Sumatra Barat. Beberapa waktu lalu, H. Winerdy Darwis, SH, MH, dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat. dieksekusi jaksa. Padahal pasal 268 KUHAP menyatakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun terpidana melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak menghalangi eksekusi.

Berkas Terakhir
Berkas yang belum divonis MA tersebut menyebabkan Kejaksaan belum mengeksekusi 33 mantan anggota DPRD Sumbar yang kasasinya telah ditolak tanggal 2 Agustus 2005 lalu. Berkas tersebut berkas H. Marfendi Cs., dengan jumlah keseluruhannya 10 orang. Namun kini mereka tinggal delapan orang lagi karena H. Muhammad Yunus Said dan Lief Warda meninggal dunia beberapa waktu lalu dan dua dia­ntaranya kembali duduk sebagai anggota DPRD Sumbar periode 2004-2009 yakni Hendra Irwan Rahim dan Marhadi Efendi.o 501/107

ANGGOTA YANG BELUM DIVONIS MA
1. H. Marfendi
2. Hilma Hamid
3. H. Sueb Karsono
4. Hendra Irwan Rahim # (Terpilih Kembali)
5. Djufri Hadi
6. Lief Warda (almarhum)
7. Alfian
8. Marhadi Efendi # (Terpilih Kembali
9. Syahril BB
10. H. Muhammad Yunus Said (almarhum)

Harian Singgalang, Rabu,29 Agustus 2007

Dua Tahun GAMMA:

Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 6,14 Persen

Pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 6,14 persen pada tahun 2006, sementara angka kemiskinan dapat ditekan 0,6 persen pada tahun terakhir. Sisi lain yang membesarkan hati, tahun ini masuk uang pemerintah ke Sumbar Rp12,5 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp8 triliun. Peredaran uang yang bersumber dari APBD dan DIPA itu, hampir merata ke seluruh daerah, sesuatu yang dinilai bisa melecut pertumbuhan ekonomi daerah ini.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Wakil Gubernur Marlis Rahmat mengemukakan hal itu dalam silaturahminya dengan Singgalang , Kamis kemarin. Katanya pertumbuhan ekonomi dan menurunan angka kemiskinan itu, merupakan sesuatu yang bagus. “Penurunan kemiskinan itu data BPS,” kata Gamawan. Ia yakin, penurunan tadi ada kausalitasnya dengan banyaknya uang masuk ke Sumbar dan sebab-sebab lainnya. Pada 15 Agustus mendatang, pasangan Gamawan-Marlis (Gamma) genap dua tahun memimpin Sumbar. Banyak keberhasilan yang didapat, sementara pekerjaan lain terus menyusul.

Selama kepemimpinannya, ada PR-PR lama yang dituntaskannya pada tahun pertama kepemimpinan keduanya. Masing-masing agenda itu kata pasangan yang akrab disapa Gamma ini dilakukan hanya dalam rentang waktu tiga bulan. Agenda peninggalan gubernur sebelumnya itu menurut Gamawan dalam silahturahminya ke Harian Singgalang Kamis (9/8) yakni, persoalan PT Semen Padang dan beberapa soal lainnya. “ Ada empat tuntutan waktu itu. Tiga di antaranya telah selesai, saham pemerintah tetap dominan, Cemex hengkang dari PT Semen Padang dan hak-hak istimewanya dihilangkan. Satu lagi yang tinggal dalam masalah PT SP ini adalah spin off yang kini diproses, karena sekarang sedang restrukturisasi,” paparnya. Bukan bermaksud membanggakan diri, perjuangan 10 tahun itu berha­sil hanya dalam waktu tiga bulan. Begitu juga dengan perubahan status Bank Nagari, perjuangan embarkasi haji dan pembangunan Masjid Nurul Iman. “Masing-masingnya dalam rentang tiga bulan,” tegasnya lagi.

Di masa dua tahun kepemimpinan Gamma juga dibuat sejumlah jalan. Pembangunan jalan baru, memang sudah lama tidak ada, kecuali pelebaran semata. Proyek infrastruktur jalan nasional juga berha­sil digaet ke Sumbar. Sebut saja, jalan Sicincin-Malalak dengan panjang 41 Km. “Tahun ini kita juga akan memulai pembangunan jalan dari bandara menuju akses Jalan Airport ke Sicincin sepan­jang 16 km,” bebernya yang kemarin diikuti pula Kabag Humas Setdaprov Sumbar, Fachril Murad dan Kabag Pemberitaan, Zulnadi. Masih tahun ini, rencananya juga akan dibuka akses jalan dari Solok tembus ke Pesisir Selatan. “Jalan-jalan baru banyak kita buka, bukan lagi hanya sekedar menambal sulam,” paparnya.

Kemiskinan

Sementara dari sisi pengentasan kemiskinan, menurut BPS telah tercapai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen dari 12,7 persen. Sampai 2009 atau diakhir masa jabatannya, Gama menarget­kan angka itu turun sampai 10 persen dari total penduduk Sumatra Barat. “Angka kemiskinan naik, turun atau tetap, selalu BPS yang merilis, bukan kita, data BPS terpercaya,” kata dia. Gamawan mengakui sedikit kecewa dengan kritik yang disampaikan terhadap keberhasilannya dalam menurunkan angka kemiskinan. Indikator kritikan itu pun tidak mendasar, sehingga terkesan sebagai asumsi yang tak logis. Padahal, selama ini berbagai upaya pengentasan kemiskinan itu terus dilakukan pasangan yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, 15 Agustus 2005 lalu. “Apa yang tidak kita lakukan dalam mengentaskan kemiskinan. Mulai dari memberikan kredit kepada masyarakat sampai menyalurkan berbagai bantuan berupa bibit kakao, long tail dan lainnya,” paparnya sedikit kecewa.

Pengembangan kakao di Sumbar yang telah ditetapkan sebagai sentra kakao wilayah barat di Indonesia itu dinilainya sangat efektif menurunkan angka kemiskinan. Karena, untuk menanam kakao tidak butuh hamparan lahan yang luas. Cukup ditanam di sela-sela tana­man lainnya atau di pekarangan rumah. “Kalau sawit kita tidak mungkin lagi, karena lahan kita memang tidak ada lagi untuk itu,” ulasnya. Lagipula dalam pandangannya belum ada satu teori apapun juga yang mampu menghilangkan kemiskinan secara absolut dan serta-merta. Di tiap negara teori yang diterapkan selalu disesuaikan dengan kondisi daerah mereka masing-masing. Yang diterapkan juga jauh berbeda antara satu dengan lainnya. “Kalau ada teori itu, kita pasti akan pakai,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Untuk pendidikan, berbagai upaya pun terus dilakukan. Mulai dari memberikan stimulan kepada anak-anak berprestasi, 110 anak-anak kurang mampu yang diterima di lima Perguruan Tinggi favorit sampai memberikan beasiswa bagi dosen yang akan mengambil gelar master. Juga ada dana untuk membiayai dua ribu guru. Agar uang yang beredar semakin banyak di Sumbar, gubernur terus berupaya mendapatkan dana dari pusat. Bahkan tawaran dari Direk­tur Utama Bulog, Mustafa Abu Bakar yang menyebutkan Sumbar bisa menjadi pelopor bebas Raskin menurutnya harus benar-benar diper­timbangkan kembali. Karena, di satu sisi amat menguntungkan ma­syarakat miskin, karena tak harus memikirkan membeli beras dengan harga tinggi. Konsekuensi lainnya, Sumbar menjadi malu dengan tingginya jumlah raskin yang masuk. “Tapi mana yang lebih pent­ing,” pungkasnya.

Gamawan bersilatuarhmi ke Singgalang , karena ia sudah dua tahun menjadi gubernur. Kemitraan dengan pers, katanya, selalu membuat ia menemukan bahan untuk diperbuat setiap pagi. “Pers selalu mengingatkan saya,” kata dia, yang diamini oleh Marlis. Pasangan ini, tak terdengar macam-macam. Kompak dalam menjalankan roda pemerintahan. Gamawan dan Marlis, merupakan gubernur pertama Sumbar dipilih langsung oleh rakyat, karena itu, ia menjadi bagian dari sejarah demokrasi di Ranah Minang. o 104

Singgalang, Jumat,10 Agustus 2007

Dua Tahun Gamawan Fauzi-Marlis Rahman, Paling Susah Merubah Mindset Pegawai

Tak berapa lama lagi, tepatnya 15 Agustus, Gamawan Fauzi-Marlis Rahman genap 2 tahun memimpin Sumatera Barat. Kendati masih belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan merealisasikan program pembangunan, namun sejumlah program telah berhasil diselesaikan. Ketika “curhat” di Carano Room Padang Ekspres, kemarin, Gamawan mengaku hal paling berat yang dihadapinya adalah mengubah mindset para stafnya.

Didampingi Wagub Marlis Rahman dan Kabiro Humas Fachril Murad, Gamawan bertutur panjang lebar tentang kepemimpinannya di depan awak Redaksi Padang Ekspres, Padang TV, dan Pos Metro Padang.. “Mungkin masih banyak yang belum puas (dengan kebijakannya), namun itu semata-mata untuk menciptakan suasana Sumbar yang tenang tanpa ada konflik. Karena, ini akan menjadi kekuatan untuk Sumbar di masa depan,” kata Gamawan.“Tapi, bukan pula terlalu hati-hati. Jika memang saya harus menanggalkan jabatan gubernur maka saya akan pertaruhkan,” ulasnya.Diskusi yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Oktaveri juga dihadiri Divisi Regional Head Riau Pos Group Divre Padang, Sutan Zaili Asril, Wakil Pemimpin Umum Wiztian Yoetri, dan jajaran redaksi lainnya.

Dalam dua tahun kepemimpinan GAMMA, sejumlah Pekerjaan Rumah (PR), sudah mulai diselesaikan satu per satu. Gamawan memaparkan sejumlah PR yang telah diselesaikannya. Mulai dari perubahan status Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), embarkasi haji, masalah dominasi Cemex di PT Semen Padang. Saat ini Cemex tidak lagi punya hal istimewa di PT SP, dan pemegang saham dominan tetap pemerintah. Selain itu juga, renovasi pembangunan Masjid Nurul Iman selesai dibangun setelah sempat terbengkalai. Sementara itu, perjuangan terhadap pengakuan perjuangan PDRI sebagai Hari Nasional, akhirnya terealisasi. “Semua itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang singkat. Sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan.

Mulai dari masalah pengangguran yang selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah sarjana setiap tahun,” kata Gamawan dalam diskusi yang berlangsung hamper tiga jam tersebut. Banyak hal seharusnya dibenahi. Namun, Sumbar kata Gamawan secara bertahap melakukan pembenahan itu. Untuk peningkatan kualitas pendidikan, telah ada komitmen untuk menyekolahkan 1200 guru, memberikan beasiswa kepada 110 anak miskin, serta menyekolahkan 123 orang untuk mendapatkan gelar doktor. Persoalan lain, yang juga dihadapi hampir 52 persen penduduk Sumbar bergerak di sektor pertanian, di mana kepemilikan lahannya hanya 0,3 hingga 0,4 hektar saja. Ini hanya memberikan kontribusi PDRB hanya 27 persen.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Wagub Marlis Rahman kemarin, blak-blakan soal kinerja 2 tahun kepemimpinan mereka.

“Makanya perlu dilakukan pergeseran dari pertanian ke sektor jasa. Sektor yang memungkinkan ya, sektor pariwisata,” ulasnya. Empat hal, menurut Gamawan yang perlu direncanakan untuk jangka panjang. Yakni Sumbar dengan masa depannya pariwisata, pengembangan kualitas pendidikan, pengembangan kualitas kesehatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk ekonomi kerakyatan ini, telah dilakukan berbagai upaya kebijakan mulai dari penanaman kakao, revitalisasi karet hingga persoalan penggunaan kayu. Saat ini kata Gubernur, sedang dilakukan pembangunan jalan Sicincin-Malalak dengan panjang 41 km kemudian juga pembangunan jalan Simpang Duku-Sicincin.

Di tengah, berbagai persoalan tersebut, kata Gamawan yang mengenakan safari abu-abu tersebut dukungan dari bupati/walikota sebagai pemegang dan pemangku kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota sangat diharapkan untuk bisa menciptakan Sumbar sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata dan terciptanya iklim politik, ekonomi yang kondusif.Meski menjadi orang nomor satu di Sumbar, namun Gubernur mengakui tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan hingga kabupaten/kota. Ini merupakan dampak dari lahirnya UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah, dimana kewenangan lebih banyak terletak di kabupaten/kota.“Meski sebagai gubernur, namun saya dan wagub hanya bisa menghimbau, meminta, dan koordinasi dengan bupati/walikota.Pengambil keputusan tetap saja bupati atau walikota,” ungkap Gamawan.

Padahal, kebijakan kabupaten/kota bukanlah akan berdampak pada Sumbar juga. Sehingga, itu tidak bisa saling dilepaskan. Makanya, kata Gubernur perlu dukungan dari bupati/walikota. Karena operasional terletak di kabupaten/kota. “Saat ini kita sedang menyusun Human Development Indeks (HDI). HDI ini akan menjadi pedoman bagi bupati/walikota nanti dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Dalam ada HDI tersebut ada tiga yang menjadi kriteria, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dengan adanya HDI, bupati/walikota diharapkan bisa melihat prioritas pekerjaan yang dilakukannya. Harusnya kabupaten/kota mengacu pembangunan pada aspek HDI ini.

Bukan memikirkan pembangunan kantor,” kata Gamawan.Di lain pihak Wagub Marlis Rahman mengungkapkan setiap dua bulan sekali pemerintah provinsi selalu memanggil bupati/walikota untuk datang ke kantor gubernur untuk melakukan evaluasi. Selain itu juga diadakan rapat koordinasi dengan 19 kabupate/kota. Hal ini dilakukan tidak lain untuk upaya pencipataan iklim pemerintahan yang kondusif dengan kabupaten/kota. (***)

Padang Ekspres, Jum'at, 10-Agustus-2007